Pemerintahan Orde Baru: Lahir Berkembang dan Berakhirnya
Pemerintahan Orde Baru: Lahir Berkembang dan Berakhirnya
Orde Baru merupakan sebuah periode dalam sejarah Indonesia yang merujuk pada pemerintahan Presiden Soeharto, yang menggantikan Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno. Era ini dimulai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar), yang memberikan mandat kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan dan stabilitas nasional pasca peristiwa G30S/PKI. Orde Baru berlangsung selama lebih dari tiga dekade, tepatnya dari tahun 1966 hingga 1998.
Pemerintahan Orde Baru: Lahir Berkembang dan Berakhirnya
Di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, modernisasi infrastruktur, serta stabilitas politik yang lebih terjaga dibandingkan era sebelumnya. Namun, era ini juga ditandai dengan berbagai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merajalela, serta pengekangan terhadap kebebasan berpendapat dan demokrasi.
Latar Belakang Lahirnya Orde Baru
Peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru dipicu oleh berbagai krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang terjadi di era pemerintahan Soekarno. Beberapa faktor utama yang menyebabkan lahirnya Orde Baru meliputi:
Krisis Politik dan Peristiwa G30S/PKI
Pada 30 September 1965, terjadi pemberontakan Gerakan 30 September (G30S/PKI), yang mengakibatkan terbunuhnya beberapa perwira tinggi TNI.
Situasi ini memunculkan gejolak politik yang semakin tidak terkendali.
Dikeluarkannya Supersemar
Pada 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) yang memberikan wewenang kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah dalam menjaga stabilitas nasional.
Dengan mandat ini, Soeharto kemudian mengambil alih pemerintahan secara bertahap.
Pembersihan Unsur PKI dan Konsolidasi Kekuasaan
Setelah menerima Supersemar, Soeharto melakukan berbagai tindakan untuk menekan pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI) dan pendukungnya.
Soeharto akhirnya resmi diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 1968 melalui Sidang MPR.
Kebijakan dan Karakteristik Pemerintahan Orde Baru
Setelah resmi berkuasa, Soeharto mulai membangun pemerintahan yang berlandaskan pada konsep stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Berikut adalah beberapa kebijakan utama yang diterapkan selama era Orde Baru:
Pembangunan Ekonomi Berbasis Repelita
Orde Baru menerapkan program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Berbagai sektor seperti pertanian, industri, dan infrastruktur mengalami kemajuan pesat.
Peningkatan Stabilitas Politik
Pemerintahan Orde Baru menerapkan sistem Dwi Fungsi ABRI, yang memungkinkan TNI dan Polri terlibat dalam pemerintahan dan politik.
Pemilu tetap dilaksanakan, tetapi hanya diikuti oleh tiga partai utama, yaitu Golkar, PPP, dan PDI.
Pemberantasan PKI dan Pembatasan Kebebasan Berpendapat
Segala bentuk ideologi komunis dilarang melalui Tap MPRS No. XXV/1966.
Pers dan media massa dikontrol ketat, sehingga kritik terhadap pemerintah sulit dilakukan.
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
Praktik korupsi semakin berkembang di berbagai lapisan birokrasi.
Kolusi dan nepotisme juga terjadi di dalam pemerintahan, di mana banyak proyek ekonomi dan bisnis dikuasai oleh kroni-kroni dekat Soeharto.
Dampak Positif dan Negatif Pemerintahan Orde Baru
Dampak Positif:
Pertumbuhan Ekonomi yang Stabil
Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, dengan angka pertumbuhan rata-rata mencapai 7% per tahun di era 1980-an.
Swadaya Pangan
Program Revolusi Hijau yang diterapkan dalam sektor pertanian membuat Indonesia mampu mencapai swasembada beras pada tahun 1984.
Pembangunan Infrastruktur
Banyak proyek infrastruktur besar, seperti jalan raya, bendungan, dan fasilitas publik, dibangun selama pemerintahan Orde Baru.
Dampak Negatif:
Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)
Banyak aktivis politik dan mahasiswa yang menjadi korban penculikan atau dipersekusi karena dianggap menentang pemerintahan.
Pengekangan Kebebasan Pers dan Berpendapat
Media dikontrol ketat oleh pemerintah melalui Departemen Penerangan.
Kritik terhadap pemerintah sering kali berujung pada penutupan media atau pemenjaraan jurnalis.
Praktik KKN yang Merajalela
Korupsi menjadi bagian dari birokrasi, dengan banyak proyek yang diberikan kepada kroni-kroni Soeharto tanpa proses yang transparan.
Krisis dan Akhir dari Pemerintahan Orde Baru
Meskipun bertahan selama lebih dari tiga dekade, pemerintahan Orde Baru akhirnya mengalami kejatuhan akibat berbagai krisis yang semakin memburuk:
Krisis Ekonomi 1997-1998
Krisis moneter yang melanda Asia Tenggara menyebabkan ekonomi Indonesia runtuh.
Rupiah mengalami devaluasi drastis, dan harga kebutuhan pokok melonjak tajam.
Gerakan Reformasi
Gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat semakin besar menuntut reformasi dan mundurnya Soeharto.
Peristiwa Tragedi Trisakti (12 Mei 1998) dan Kerusuhan Mei 1998 mempercepat jatuhnya Orde Baru.
Soeharto Mengundurkan Diri
Pada 21 Mei 1998, Soeharto akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya setelah mendapatkan tekanan dari berbagai pihak.
Wakil Presiden B.J. Habibie kemudian dilantik sebagai Presiden baru, menandai dimulainya era Reformasi.
Kesimpulan
Pemerintahan Orde Baru merupakan salah satu periode paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia, yang membawa pertumbuhan ekonomi yang pesat tetapi juga disertai dengan pengekangan kebebasan politik dan praktik korupsi yang merajalela. Berkat kebijakan stabilitasnya, Indonesia mengalami kemajuan dalam berbagai bidang, termasuk infrastruktur dan swasembada pangan. Namun, di sisi lain, kebebasan berpendapat dan demokrasi sangat dibatasi, serta korupsi semakin mengakar dalam sistem pemerintahan.
Akhir dari Orde Baru ditandai dengan krisis ekonomi 1997-1998, yang memicu gelombang demonstrasi reformasi hingga akhirnya memaksa Soeharto mundur pada 21 Mei 1998. Era ini pun berakhir, dan Indonesia memasuki fase Reformasi, dengan sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan terbuka.
Meskipun telah berlalu lebih dari dua dekade, warisan Orde Baru masih menjadi bahan kajian dan diskusi dalam sejarah politik Indonesia hingga saat ini.