Pemerintahan Soekarno: Perjalanan dari Demokrasi Parlementer
Soekarno adalah presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat sejak kemerdekaan pada tahun 1945 hingga 1967. Kepemimpinannya mengalami berbagai dinamika politik yang ditandai oleh peralihan sistem pemerintahan dari demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin. Pergeseran ini tidak hanya berpengaruh terhadap sistem politik dalam negeri, tetapi juga terhadap hubungan diplomasi Indonesia di kancah internasional.
Pemerintahan Soekarno: Perjalanan dari Demokrasi Parlementer
Pada awal kemerdekaan, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan demokrasi parlementer, di mana kekuasaan eksekutif lebih banyak berada di tangan perdana menteri dan kabinet yang dipilih oleh parlemen. Dalam sistem ini, presiden lebih banyak berperan sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala pemerintahan.
Namun, demokrasi parlementer di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, di antaranya:
Ketidakstabilan politik – Sering terjadinya pergantian kabinet akibat konflik politik antarpartai.
Munculnya berbagai gerakan separatis – Seperti Republik Maluku Selatan (RMS) dan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).
Kesulitan ekonomi pasca-kemerdekaan – Kondisi ekonomi yang lemah akibat sistem pemerintahan yang kurang stabil.
Ketidakmampuan demokrasi parlementer dalam menciptakan pemerintahan yang kuat membuat Soekarno mencari alternatif sistem yang lebih sesuai untuk Indonesia.
Peralihan ke Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Pada tahun 1959, Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan sistem demokrasi parlementer dan menggantikannya dengan demokrasi terpimpin. Dengan sistem ini, kekuasaan presiden diperkuat dan parlemen tidak lagi memiliki peran dominan dalam pemerintahan.
Ciri utama demokrasi terpimpin meliputi:
Konsolidasi kekuasaan di tangan presiden – Soekarno menjadi pemimpin utama yang mengambil keputusan strategis tanpa bergantung pada parlemen.
Peran dominan militer dan partai politik tertentu – TNI dan Partai Komunis Indonesia (PKI) mendapatkan pengaruh besar dalam pemerintahan.
Konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunisme) – Soekarno mencoba menyatukan berbagai kekuatan ideologi di Indonesia untuk menjaga stabilitas politik.
Pada periode ini, Indonesia juga semakin aktif dalam diplomasi global dengan politik luar negeri yang anti-imperialisme dan anti-kolonialisme. Soekarno menjadi tokoh penting dalam Gerakan Non-Blok dan Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tahun 1955.
Tantangan dan Akhir Pemerintahan Soekarno
Meskipun demokrasi terpimpin memberi Soekarno kekuatan besar dalam pemerintahan, sistem ini menghadapi berbagai permasalahan, antara lain:
Krisis Ekonomi yang Semakin Parah
Inflasi meningkat pesat akibat kebijakan ekonomi yang tidak stabil.
Harga barang kebutuhan pokok melambung tinggi, sementara pembangunan infrastruktur berskala besar terus dilakukan.
Ketegangan Politik dalam Negeri
Persaingan antara TNI dan PKI semakin meningkat, menimbulkan ketidakstabilan politik.
Puncaknya adalah peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965, yang memicu perubahan besar dalam kepemimpinan nasional.
Intervensi Militer dan Peralihan Kekuasaan
Pada 11 Maret 1966, Soekarno mengeluarkan Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) yang memberikan wewenang kepada Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan guna mengendalikan situasi politik dan keamanan negara.
Dalam waktu singkat, Soeharto berhasil mengamankan kekuasaan dan pada tahun 1967, Soekarno secara resmi dilengserkan dari jabatannya sebagai presiden.
Kesimpulan
Pemerintahan Soekarno mengalami perubahan besar dari sistem demokrasi parlementer yang tidak stabil ke demokrasi terpimpin yang memberikan kekuasaan lebih besar kepada presiden. Meskipun sistem ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik, pada akhirnya justru memunculkan ketegangan yang berujung pada peristiwa politik besar di tahun 1965.
Meskipun Soekarno harus lengser pada tahun 1967, warisannya dalam memperjuangkan kemerdekaan, diplomasi global, dan pembangunan nasional tetap dikenang dalam sejarah Indonesia. Perjalanan politiknya menjadi pelajaran berharga bagi perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia hingga saat ini.